aset daerah. . aset daerah

2. ialah semua kekayaan pemerintah . Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masalah dalam pendataan manual tersebut yaitu SDM yang belum Aset daerah juga saat ini menjadi sorotan utama bagi pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Bidang Aset di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember. perumusan kebijakan teknis. Berdasarkan Pasal 87 UU No. SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD dibuat dengan harapan agar Pemerintah Daerah dapat terbantu dalam menyusun Laporan Keuangan dan Laporan Aset melalui media teknologi informasi, dengan proses. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman TeknisSeremoni, Penandatanganan Penyerahan Hibah BMD Milik Pemprov Kepada Badan Kegawaian Negara. KEPALA DAERAH INOVATIF 2020 BIDANG KESEHATAN. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 29% dari total belanja daerah. Sementara itu, aset bagian dari harta. Pada bulan Ramadan 1430 H, atau tepatnya hari Rabu tanggal 2 September 2009, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh gempa yang berpusat di Tasikmalaya. 1 Tahun 2022 tentang HKPD, aset daerah dapat. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Tahun 1945, UU Nomor 11 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 25 Tahun 2009, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 23 Tahun 2014,. aset daerah yang ditandai dengan di keluarkannya PeraturanPemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang meimbulkan optimisme baru dalam penataan dan pengelolaan aset daerah yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan untuk kedepannya. Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. KEDUDUKAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. 07 tentang aset tetap, namun masih ditemukan adanya ketidaksesuaian terutama pada pengungkapan penyusutan dan reklasifikasi aset tetap. Rasyid Probo. Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow FITRIA AYU LESTARI NIU1, LINTJE KALANGI2, LINDA LAMBEY3 1,2,3 Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi email: ayuniu8@gmail. Fatoni menyayangkan jika BMD tidak dikelola sebagaimana semestinya. 1. daerah, baik yang dimiliki maupun yang . id;. 19 Tahun 2016, Link. Aras Aira : Peran Manajemen Aset Dalam Pembangunan Daerah 25 B. 1. Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga yang dibentuk pada tahun 2017 sesuai dengan Instruksi Gubernur Nomor 78 Tahun 2017 tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta. Based on this results. 3. 3. Aset daerah merupakan bagian dari harta kekayaan daerah yang terdiri dari barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah, yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dengan dana anggaran dan belanja daerah. Memudahkan mengetahui lokasi (site) dari aset berada. BPKAD provinsi jawa tengah melalui bidang aset mengadakan acara sosialisasi terkait pemanfaatan BMD dan keter. Guna mendorong pemerintah daerah dalam menyajikan nilai aset tetap secara wajar sesuai dengan manfaat ekonomi aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah perlu diatur mekanisme penyusutan barang milik daerah yang disusun dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Peta Lokasi. Dilihat dari segi Pengguna Aset/BMD tersebut yaitu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, ini dapat dilihat dari Kode Lokasi barang, 2. Dan seluruh SKPD Kota Medan termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan sudah tidak menggunakan aplikasi SIMDA lagi, melainkan untuk sekarang ini menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) yang diatur dalam Permendagri No. The Studies of Social Science Volume 1, Number 1, 2019 pp. Sebab, sampai sekarang aset masih menjadi permasalahan klasik di berbagai daerah. 19, BN. Download Info Pajak dan Dashboard; Email Bakeuda; Provinsi Kalimantan Selatan; Monitoring Pajak Kendaraan Bermotor Kalsel; Sistem Info. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis danKeuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jember. riswan sentosa kepala bidang pembinaan dan sengketa aset. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab. Karena itu, pemahaman akan. Penanggung Jawab : Robert van der Hoff. BADAN PENGELOLA ASET DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 2017 . Manajemen aset daerah ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah. Retribusi Perizinan Tertentu. Bimtek/Diklat Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Serta Mekanisme Pertanggungjawabannya Berdasarkan Permendagri No. Febriana E N, Jayus, Indrayati R, ‘Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah’ (2017) 4 (2) Jurnal Lentera Hukum. Latar Belakang Masalah Manajemen aset daerah merupakan suatu proses yang sistematis dan terstruktur yang mencakup seluruh siklus hidup aset. 1. Febriana E N, Jayus, Indrayati R, ‘Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah’ (2017) 4 (2) Jurnal Lentera Hukum. Tulisan ini hendak mempreskripsi hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan baik oleh Pemerintah Daerah maupun Yayasan dalam melakukan ruislag. afandi@gmail. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL 1. Sumber Aset Daerah Aset daerah diperoleh dari dua sumber, yakni dari APBD dan dari luar APBD. bergerak. 2) Dikenalnya pemusnahan5) aset daerah pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pemusnahan aset daerah dilakukan untuk menghapus aset daerah yang telah layak untuk dihapus. I-II. ↪ Analis Aset Daerah: SRI LESTARI, SE: Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah: ↪ Pengadministrasi Sarana dan Prasarana: WIDAYATI: Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Penghapusan dan Pengendalian Barang Milik Daerah: SITI NURYANI, SE: ↪ Analis Aset Daerah: SETIO ADI SARWOKO, S. Kebijakanpengelolaan barang milik negara/daerah. . Memahami strategi pengelolaan aset terintegrasi 5. 1 Payung hukum pengelolaan barang milik daerah yang berlaku saat ini adalah: 1. Si. Bidang Aset mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan perencanaan program pengendalian dan pemberdayaan aset/BMD. bergerak maupun yang tidak bergerak . Rekonstruksi RPJMN 2015-2019 Terhadap RPJMD 2013-2018 Pemerintah Kota Bekasi. Hijri,Jurnal,2016), hasil penelitian memperlihatkan pada Pemda Kabupaten Bima telahAset daerah menurut PSAP (pernyataan standar akutansi pemerintah), ialah segala sumber daya ekonomi yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah sebagai dampak peristiwa masa lalu, serta diharapkan dapat memberikan manfaat baik untuk pemerintah maupun masyarakat pada masa yang akan datang. identifikasi potensi ekonomi daerah, 2. dalam pengelolaan aset tersebut adalah penatausahaan BMN/D. 7. Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu instansi pemerintah yang berperan sebagai pengguna dan pemanfaat Barang Milik Daerah untuk menunjang keberlangsungan program kerja pemerintah yang telah ditetapkan. Untuk tercapainya tujuan mapping aset daerah ini kita melihat kepada maksud dari mapping itu sendiri, melihat kepada kedudukan dari aset itu yaitu : 1. Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip. Mulai dari modal awal, pegawai yang diperlukan, dan tempat produksi atau toko. Fatoni mengungkapkan bahwa masih banyaknya permasalahan aset di daerah. Menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya 5. Selamat Datang Di Portal Web. Lebih lanjut Fatoni menjelaskan, aset-aset daerah penting untuk diamankan, misalnya aset tanah yang disertifikasi atas nama pemda. Lihat. Bapak Ketut Budiasa S. Aset Pemerintah Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat karena merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. 136 > 1. Pengelolaan Aset Daerah / V@lid Aset; Kontak Kami. UMUM 1. 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen aset daerah ini sangat penting diketahui karena di samping sebagai penentuan aktiva tetap dalam faktor penambah dalam total aset daerah juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan yang menopang pendapatan asli daerah. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 645,099,475,742 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 2,704,873,800 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14,102,414,453 Jumlah 661,906,763,995 Sidoarjo, 9 Februari 2021 Pihak Kedua, Pj. Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Aset Tetap Daerah Kabupaten Sampang, Jur nal Akuntansi: El Muhasaba, 4(1). untuk melaksanakan ketentuan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan. Penerapan inventarisasi yang baik memerlukan suatu sistem yang terintegrasi kerjasama yang baik antara badan pengelola aset daerah dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lainnya sehingga dalam alur pelaporan aset tidak ditemukan perbedaan data, pada laporan aset dalam suatu daerah. Menurut Badan. Berdasarkan Diktat Teknis Manajemen Aset Daerah (2007), manajemen aset adalah siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaan (planning); meliputi penentuan kebutuhan (requirement). BPAD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. (Foto: MNC Media) A. Pelayanan Penyusunan Anggaran Perangkat Daerah. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah 1,550,712,000 Program Penganggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2,951,639,410 Jumlah 8,605,519,206 Sidoarjo, 29 Juni 2020 Pihak Kedua, WAKIL BUPATI SIDOARJO Pihak Pertama, KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH NUR. 471. Peningkatan kapasitas. Trending. Pengelolaan Aset Daerah FKP2B Cikarang 6. 8K views • 51 slides Pengelolaan Barang Milik Daerah Oswar Mungkasa 20. Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. Esensi utama adalah terpenuhinya asas efisiensi di mana pengelolaan aset milik daerah diarahkan agar sesuai dengan. Properti. Menyediakan database mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, aset daerah, kinerja daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah, 4. b. Ada beberapa jenis aset yang dikelola daerah, seperti properti, tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi, fasilitas publik, maupun jenis aset lainnya. Sulut di BPKAD Prov. Topik . Aset Daerah (BPKAD) di Kabupaten Kotwaringin Barat, yang menggantikan Badan Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) di daerah. Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis danKegiatan pemanfaatan milik daerah adalah memperdayakan aset atau barang yang tidak terpakai agar bisa berguna atau terpakai sehingga fungsi dari barang tersebut tidak hilang karena tidak terpakai, dan barang tersebut masih dalam keadaan layak pakai. 2017 •. Jurnal EMBA Vol. digunakan oleh masing – masing unit kerja di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk4. Nilai ekonomi (economic value) 2. Rincian aset yang disita terdiri dari properti eks BPPN/eks BLBI di Jalan Sultan Iskandar Muda (d/h Jalan Arteri Pondok Pinang, Pejompongan) Kelurahan. Agustri S, ‘Aplikasi Manajemen Aset Perangkat Produksi Berbasis Web: Studi Kasus PT. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pendapatan, pengelolaan. Nilai komersial (commercial value) atau 3. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) Agus Fatoni menyebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pemanfaatan aset dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. 13 1. terjadi pada pengelolaan aset daerah terletak pada proses pengamanan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Lamongan OPINI BPK ATAS LKPD KABUPATEN LAMONGAN WTP. Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi. Pengelolaan Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional oleh Menteri Keuangan. keuangan daerah dan aset daerah. Memudahkan mengetahui segala sesuatu tentang setiap aset tersebut. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah; 2. Bagaimana pengelolaan aset desa berdasarkan peraturan perundang-undangan? 2 Endang Wijayanti, dkk, Buku Saku Memahami Undang-Undang Desa, Tanya Jawab Seputar Undang-Undang Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015, hal: 4. Kekayaan milik Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang dihibahkan kepada Desa serta aset Desa yang dikembalikan kepada Desa sebagaimana dimaksud. Apa saja persoalan yang menjadi perhatian dalam rangka manajemen aset yang lebih baik berdasarkan praktek di dalam dan luar negeri, penelitian yang sudah ada, dan peran. 1 Wates, Telp: (0274) 773221 Fax (0274) 773221 Email: bkad@kulonprogokab. Lokasi. 27 Tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. Unit Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Fungsional, Pengambilan Keputusan dan Pemecahan masalah masalh di bidang pengelolaan BMN/BMD yg dilaksanakan oleh kuasa pengguna anggaran barang, pengguna barang, pengelola barang/Ka daerah sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing masing. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan Aset Negara yang tertib, akuntabel, dan. Pengelolaan Aset Daerah perlu diganti; b. Unduh Produk Hukum. 19. Beberapa penelitian empiris diantaranya penelitian berjudul Manajemen Aset Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Analis Keuangan Pusat dan Daerah mempunyai fungsi: (a) perencanaan programkegiatan dan anggaran di bagian keuangan dan aset; (b) pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan aset. View WebsitePengelola Keuangan dan Aset Daerah khususnya dan Pemerintah Kota Malang pada umumnya. pengembangan strategi pemasaran kota. dan Aset Daerah ditetapkan pada tanggal 24 Desember 2014. 4Penelitian Fisik terkait permohonan penjualan Barang Milik Daerah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati bertempat di Jalan Setiabudi No. Manajemen Aset Daerah. Jenjang Jabatan : Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 3. 1Pemprov Banten Pastikan Kebutuhan Wajib Terakomodasi di Perubahan APBD 2022. pengelolaan barang milik negara/daerah. Barang Milik D aerah selain tan h dan/atau bangunan. Berita 25 April. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pengecualian kewajaran atas nilai aset pemerintah daerah dalam opini BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah. Ada beberapa jenis aset yang dikelola daerah, seperti properti, tanah, peralatan, mesin, jalan, irigasi, fasilitas publik, maupun jenis aset lainnya. 2. (Niu et al. co. Dalam pengelolaan aset. 1. Pengertian Barang Daerah • BMD merupakan bagian dari aset pemerintah Daerah yang berwujud. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang1) barang milik daerah yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan 2) barang milik daerah yang dimohon akan digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya. 26. Mengenai pelaksanaan pengamanan barang milik daerah diketahui bahwa saat ini belum dilakukan secara optimal, sebagai contoh di Provinsi Papua masih terdapat aset yang bermasalah antara lain aset yang belum bersertifikat, aset yang dalam sengketa dengan pihak lain, ataupun aset yang dalam penguasaan pihak ketiga. administrative terhadap barang milik daerah. 2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta dilandasi berbagai peraturan perundang-undangan antara lain: 1. Aset yang Bersumber Dari Pelaksanaan APBD Merupakan output/outcome dari terealisasinya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 1/2004),Kata kunci: Aset milik negara/daerah dan kewenangan . pptx HassanAsyari 135 views • 19 slides Perencanaan kebutuhan aset daerah harus berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. 06/2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-lain perlu diganti serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 PP 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang. Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14. (1) Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang keuangan. • BMD tercakup dalam aset lancar dan aset tetap Barang milik Daerah meliputi: • Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan • Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah; – Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis; – Barang yang diperoleh sebagai. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada. Selain itu, Kantor KUA Kecamatan. Pemerintah Daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset daerah. Ia menegaskan, aset atau BMD merupakan sumber daya ekonomi milik daerah yang memiliki peran dan fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya dalam peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Page not found | BPKAD. 20. Didalam berbagai aturan-aturan yang dapat dijadikan acuan baik Permendagri No 7 tahun 2007, Undang-Undang No. Informasi Infografis. Apakah pengelolaan penambahan dan pengurangan aset daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang telah sesuai dengan. Kebijakan akuntansi ini mengatur perlakuan akuntansi aset tetap pemerintah daerah yang meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penilaian, penyajian dan pengungkapan aset tetap. 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan. daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang disebabkan karena: a. Sebab, sebuah bisnis yang dibangun harus sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan maksimal. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu. 3) Kinerja Tugas Tim Aset Tim manajemen aset memiliki beberapa sub bidang dalam mengoptimalkan kinerja yang antara lain ada tugas dan fungsi masing-masing yaitu: a) Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi mempunyai tugas pokok merencanakan dan mengelola. Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta - Sistem e-persediaan ditutup per 23 Oktober 2021 sampai dengan Senin, 1 November 2021 -Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pekanbaru Analysis of the Application of the Local Government Information System (SIPD) at the Pekanbaru Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) Nidya Vitriana1, Agustiawan2, Muhammad Ahyaruddin3Aset Daerah Kota Magelang dimulai dengan usulan kegiatan yang diajukan oleh masing-masing Kasubag/Kasubid pada Sekretariat, Bidang Pendapatan, Bidang Anggaran, Bidang Pembelanjaan, Bidang Akuntansi, dan Bidang Aset disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada agar kemudian usulan kegiatan tersebut dibawa/dibahas dalam. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pembahasan yang dilakukan pada penelitian ini yaitu berfokus pada pengukuran efektivitas pengamanan aset tetap tanah oleh Badan. Maka pada tahun 2015 BPKD berubah menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKI Jakarta. Abstrak: Pengelolaan Aset Daerah dalam rangka mempertahankan Wajar Tanpa Pengecua-lian (WTP) di Kabupaten Kampar. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang. KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NONTUNAI DAN PENGGUNAAN PERDANA KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH 0 16:39:36, 21 Jul 2023 - Oleh : raran Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Implementasi Transaksi Nontunai. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Keuangan Pendapatan Dan Aset Daerah tahun 2021 ini dapat kami susun. Adapun jenis aset yang dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu (Mursyidi, 2009): 1.